Wakil Rakyat Berkacalah! Kepercayaan terhadap DPR Terendah

Rabu, 13 September 2017

RedaksiIslam.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk menunjukkan sikap pro terhadap pemberantasan korupsi. Sikap itu dianggap penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang semakin rendah terhadap DPR. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies ( CSIS) Philips Vermonte.

Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR tergambar dari survei yang dilakukan CSIS belum lama ini. Tingkat kepercayaan ini turut dipengaruhi oleh sikap DPR yang dianggap tak mendukung pemberantasan korupsi.

Baca: Pelemahan KPK, Seskab Ajak Masyarakat Pegang Pernyataan Presiden

Philips mengingatkan, keinginan masyarakat adalah adanya penguatan dan pemberantasan korupsi secara maksimal. Maka dari itu, jika ada serangan atau upaya yang melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diartikan sebagai upaya menghambat pemberantasan korupsi.

“KPK sudah dilihat sebagai simbol memerangi korupsi,” kata Philips, di Kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Menurut Philips, polemik Pansus Hak Angket KPK dan dinamika pengusutan kasus e-KTP beberapa waktu belakangan akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap DPR.

Baca: Babak Pertama KPK Versus Setnov Segera Dimulai di Praperadilan

“Ini seharusnya jadi refleksi DPR juga, karena di tengah tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah, masyarakat yang ingin melihat korupsi itu dikurangi,” kata dia.

Menurut Philips, survei pada tahun-tahun sebelumnya juga menyebutkan bahwa lembaga yang paling tinggi mendapat kepercayaan publik adalah Pemerintah atau Presiden. Sedangkan, DPR menjadi lembaga terendah yang mendapat kepercayaan publik.

Tahun ini, pandangan publik yang menilai kinerja DPR terbilang sangat baik dalam hal pembuatan undang-undang hanya sebesar 4,6 persen. Terkait pembahasan dan mengesahkan APBN hanya sebesar 2,9 persen. Sedangkan terkait pengawasan dan pelaksanaan undang-undang hanya 4,1 persen.

Baca: Wapres Jusuf Kalla Ungkap Presiden Jokowi Prihatin Atas Perseteruan KPK VS DPR

Adapun, yang menilai cukup baik hanya 47,7 persen dalam hal pengawasan dan pelaksanaan UU. Sementara, terkait pembahasan dan mengesahkan APBN sebesar 49,1 persen; pembuatan undang-undang sebesar 50,7 persen.

“Hari ini tingkat dukungan publik lebih banyak ke KPK daripada DPR,” kata Philips.

Survei dilakukan terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia dengan penarikan sampel responden secara acak dan metode multi-stage random sampling. Adapun margin of error sebesar +/- 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.(ARN)

Sumber: Kompas

Dipersembahkan oleh : RedaksiIslam.com

Bagikan ke teman-temanmu yuk…

Add Comment

close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==