Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Diresmikan

JAKARTA, muslimdaily.net – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) baru diresmikan. Meski demikian, Menag Lukman Hakim Saifuddin minta agar lembaga yang diberi tugas melakukan sertifikasi dan pengawasan produk halal ini segera membangun literasi halal.

“Salah satu peran strategis BPJPH adalah membangun literasi dan kepedulian halal,” ujar lukman dalam sambutannya saat peresmian BPJPH, Rabu (11/10) di Jakarta, demikian pemberitaan kemenag.go.id.

Membangun literasi halal, menurut Lukman, amat penting, baik bagi produsen, penjual, dan tentu bagi konsumen. Sebagai langkah awal, berharap BPJPH segera menuntaskan sistem informasi halal dan mekanisme pendaftaran permohonan sertifikasi halal, dengan berlandaskan prinsip kerja profesional, transparan, pro aktif dan biaya terjangkau.

“BPJPH harus berperan dan berkontribusi sebagai penggerak perkembangan industri halal di Tanah Air, serta membangun masyarakat yang sadar halal,” kata Lukman.

Peran MUI Tetap Penting

Meski demikian, Lukman menegaskan, bahwa peran MUI dalam sertifikasi halal tetap penting. Menurutnya, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI mempunyai 3 kewenangan, yakni:

Pertama, mengeluarkan fatwa kehalalan suatu produk. “Jadi sebelum BPJPH mengeluarkan label halal, terlebih dahulu harus mendapatkan fatwa kehalalan dari MUI. Artinya, fatwa halal tetap menjadi domain MUI,” tegas Lukman di Jakarta, Rabu (11/10).

Kedua, melakukan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal. “Menjadi kewenangan dan keputusan MUI, apakah sebuah lembaga lolos sebagai Lembaga Pemeriksa Halal atau tidak,” katanya.

“Ketiga, auditor-auditor yang bergerak dalam industri halal harus dapat persetujuan MUI,” imbuhnya.

Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin memberikan selamat atas keberadaan BPJPH. KH Ma’ruf berharap pengurusan proses penyelenggaraan jaminan produk halal bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya.

“Selama ini, selama 28 tahun, proses penyelenggaraan jaminan produk halal dan sertifikasinya dilakukan oleh MUI melalui LPPOM-MUI,” ucap KH Ma’ruf.

“Apa yang kita lakukan ini, diadopsi sistemnya oleh banyak pihak di berbagai belahan dunia. Lebih dari 50 lembaga mengadopsi sistem standar halal yang ditetapkan oleh MUI. MUI juga memprakarsai berdirinya Pusat Halal Food, berpusat di Indonesia dan ketuanya juga dari Indonesia,” imbuhnya.

MUI, kata KH Ma’ruf, siap mendukung BPJPH. Penjaminan produk halal saat ini tidak semata terkait upaya perlindungan terhadap umat dari konsumsi barang yang tidak halal. Kini, produk halal sudah menjadi bagian dari proses bisnis.

“Dulu halal is my life sekarang telah menjadi nilai bisnis yang luar biasa,” tukas KH Ma’ruf.

Dipersembahkan oleh : RedaksiIslam.com

Bagikan ke teman-temanmu yuk…

Add Comment

close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==